terakurat.com–rapid-test– Presiden Joko Widodo telah menyampaikan sebuah perintah. Perintah tersebut diutarakan saat memimpin rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 19 Maret 2020.
” Segera lakukan Rapid Test (tes cepat) dengan cakupan yang lebih besar agar deteksi dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar COVID-19 bisa kita lakukan. Saya minta alat Rapid Test diperbanyak. Juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, Rumah Sakit milik TNI dan POLRI, swasta, lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari kementerian kesehatan.”
Selain itu, Presiden juga memerintahkan agar menyiapkan Rumah Sakit darurat. Rumah Sakit darurat tersebut bisa memanfaatkan fasilitas non-medis seperti wisma atlet di Kemayoran atau hotel-hotel milik BUMN.
Keputusan ini sekaligus menjawab desakan dari publik tentang perlunya pemerintah mengambil kebijakan yang tegas terhadap upaya penyebaran Virus Corona di Indonesia.
Update COVID-19 Kamis 19 Maret 2020.
Sampai pada hari ini Kamis, 19 Maret 2020. Tercatat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia passien positive COVID-19 bertambah hingga 82 orang. Sementara Pasien yang meninggal dunia juga bertambah lagi 6 orang jadi 25 orang.
Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara), telah mengkonfirmasi, bahwa alat Rapid Test yang dikirimkan dari China itu akan masuk mulai hari ini.
Rapid Test merupakan salah satu Test untuk mendeteksi dengan cepat SARS-CoV-2, Virus yang menyebabkan COVID-19. Metode ini dengan mengambil sampel darah pasien positive COVID-19. Berbeda dengan RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) yang selama ini digunakan. RT-PCR dilakukan dengan cara mengambil usapan lendir dari hidung atau tenggorokan.
Keunggulan Rapid Test adalah proses pemeriksaan tidak membutuhkan laboratorium pada bio-security level 2. Yang artinya pemeriksaan dapat digunakan di hampir semua laboratorium kesehatan yang ada pada Rumah Sakit di Seluruh Indonesia.
Test masal ini tidak hanya melibatkan Kementerian Kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga meminta Rumah Sakit Pemerintah, BUMN, TNI-POLRI, hingga swasta untuk ikut terlibat demi kelancaran.
